Collections

Advanced Search

Browse Master Theses by :

First Page Previous 11 12 13 14 15 Next Last Page

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deni Effendi (STHB, 2019)

Record Detail

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Pipin Darmawin (STHB, 2019)

Record Detail

Perspektif Politik Kriminal Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pengadilan Korupsi

Mochd. Imron Jc (STHB, 2019)

Record Detail

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penculikan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Prespektif Perlindungan Korban Kejahatan

Putri Ramayanti (STHB, 2019)

Record Detail

Kewengangan Pemerintah Dalam Pencabutan Ijin Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Contrarius Actus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XV/2017)

Anatius Bonar Panjaitan (STHB, 2019)

Record Detail

Mekanisme Pemberian Grasi dan Maaf Kepada Terpidana Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP (Studi Komparatif Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Pidana Islam)

Dika Tusyafera (STHB, 2019)

Record Detail

Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Dalam Menjaga Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1897K/Pid.Sus/2018 Tentang Perkara Mengungkap Rahasia Dagang)

Yulianto (STHB, 2019)

Record Detail

Tinjauan Yuridis Terhadap Lembaga Jaminan Kebendaan Terhadap Penjaminan Objek Pesawat Udara Yang Sesuai Ketentuan Hukum di Indonesia Dan Pengaturan Eksekusi Pesawat Udara Jika Wanprestasi Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Juncto Konvensi Dan Protokol Cape Town 2001

A. Solichin (STHB, 2019)

Record Detail

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

Agil Trenggono (STHB, 2018)

Record Detail

Keputusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Berupa Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Fitria Eka Puspitasari (STHB, 2019)

Record Detail

First Page Previous 11 12 13 14 15 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Perspektif Politik Kriminal Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pengadilan Korupsi

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penculikan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Prespektif Perlindungan Korban Kejahatan

Kewengangan Pemerintah Dalam Pencabutan Ijin Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Contrarius Actus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XV/2017)

Mekanisme Pemberian Grasi dan Maaf Kepada Terpidana Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP (Studi Komparatif Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Pidana Islam)

Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Dalam Menjaga Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1897K/Pid.Sus/2018 Tentang Perkara Mengungkap Rahasia Dagang)

Tinjauan Yuridis Terhadap Lembaga Jaminan Kebendaan Terhadap Penjaminan Objek Pesawat Udara Yang Sesuai Ketentuan Hukum di Indonesia Dan Pengaturan Eksekusi Pesawat Udara Jika Wanprestasi Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Juncto Konvensi Dan Protokol Cape Town 2001

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search