Filter by Title

Advanced Search
Browse Master Theses by :
AKIBAT HUKUM PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN (1)
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP KONTRAK PERDAGANGAN ELEKTRONIK INTERNASIONAL (1)
ANALISIS PENERAPAN PERCEPATAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN (1)
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (1)
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM PENGADAAN TANAH (1)
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT AKMANINDO LEGIAN TERHADAP PT INTER SPORTS MARKETING SEBAGAI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA ATAS SIARAN PIALA DUNIA FIFA BRAZIL 2014 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 408K/PDT.SUS-HKI/2019) (1)
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRA PERADILAN DALAM PERKARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG MENETAPKAN STATUS SESEORANG MENJADI TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO 24/PID/PRA/2018/PN.JKT . SEL (1)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KRITERIA TANAH TERLANTAR HAK GUNA USAHA BERDASARKAN HUKUM TANAH NASIONAL (1)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PD DARAJAT INDAH KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 343/Pid.B/LH/2017/PN.Grt Jo No. 134/ Pid.B/LH/2018/PT.BDG) (1)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 DALAM PENGELOLAAN SERTA PENGAWASAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH COVID-19 UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT (1)
ANALISIS YUTIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN PN SUNGAILIAT NO.8/PID/SUS/2021/PN SGL) (1)
ASPEK YURIDIS KRIMINOLOGIS KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN KOHABITASI (HIDUP BERSAMA DI LUAR PERKAWINAN) DITINJAU DARI PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (1)
EKSISTENSI KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI DI BIDANG MIGAS (1)
HAK ROYALTI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH YOUTUBER DALAM MENGCOVER LAGU DI YOUTUBE UNTUK KEPENTINGAN PERTUNJUKAN MELALUI YOUTUBE (1)
HARMONISASI POLITIK HUKUM NASIONAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DEMI TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (1)
HUBUNGAN HUKUM ANTARA AGEN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PEMEGANG POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI (1)
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS MEREK YANG MENGANDUNG UNSUR IKTIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (1)
IMPLIKASI PELINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PATEN MENGENAI MESIN STERILISASI KELAPA SAWIT DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN UU PATEN SERTA DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 46/PDT.SUS-PATEN/2020/PN NIAGA JKT.PST. (1)
IMPLIKASI TERHADAP PENDAFTARAN MEREK "OPEN MIC INDONESIA" YANG MENGGUNAKAN NAMA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (1)
IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM RUMAH SAKIT DARI YAYASAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS DALAM ANALISIS UU KESEHATAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS (1)
KAJIAN HUKUM KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME DAN SUKU KAMORO KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 (1)
KEABSAHAN DAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI CIANJUR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN KAWIN KONTRAK DIKAITKAN DENGAN ASAS, TEORI HUKUM, DAN HUKUM POSITIF (1)
KEBERADAAN ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF (1)
KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN WILAYAH BANDUNG RAYA (1)
KEBIJAKAN HUKUM MONEY POLITIK: PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (2)
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PEMBERI KERJA JAMINAN SOSIAL DALAM UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 108/PID.SUS/2018/PT.BDG. (1)
KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN HAKIM (GEBONDEN VRIJHEID) (1)
KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENASIHAT HUKUM DALAM MENDAMPINGI KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (1)
KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIBEBANI FIDUSIA ULANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR (1)
KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIJAMINKAN OLEH DEBITUR DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) TBK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERALIHAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (1)
KEDUDUKAN HUKUM PERSERODA DALAM MENJAMINKAN ASETNYA MENURUT UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (1)
KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA DESAIN ARSITEKTUR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 (1)
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN PEMBAYARAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH DALAM KONTRAK PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk - ISUZU (1)
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PEMENUHAN PRESTASI PEMBERI KERJA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (1)
KOMPETENSI DAN MOTIVASI PEMBINAAN ANGGOTA POLRI RESTRO JAKARTA PUSAT GUNA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (1)
KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN TITIP JUAL (KONSINYASI) DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN (1)
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN TEORI HUKUM PANCASILA (1)
PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (1)
PELANGGARAN HAK MEREK BERUPA LOGO DALAM PEMBUATAN PRODUK YANG SAMA DENGAN MEREK TERDAFTAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (1)
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DIKAITKAN DENGAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021 /PN.Niaga.Sby) (1)
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM MENGHADAPI PREDATORY PRICING PADA E-COMMERCE DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (1)
PELUANG DAN TANTANGAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM ERA TEKNOLOGI DIGITAL (1)
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT OLEH BANK DALAM ANALISIS UU PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)
PENCANTUMAN KLAUSULA PENGALIHAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DALAM PERJANJIAN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (1)
PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU (1)
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (1)
PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BADNGUN NOMOR: 473/PDT.G/2016/PN BDG) (1)
PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENJADI JAMINAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA JO. PASAL 372 KUHP (1)
PENERAPAN PASAL 368 KUHP TERHADAP PERAMPASAN DAN KEKERASAN JAMINAN FIDUSIA PADA UNIT KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (1)
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (1)
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI PERUMDA AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT DIKAITKAN DENGAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERSAINGAN USAHA (1)
PENGEMBALIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA TERDAKWA EKS WALIKOTA CIMAHI PERIODE 2017-2022 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1122/PID.SUS/2022 (1)
PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR DI PT BIO FARMA DALAM RANGKA PEMBANGUNGAN BERKELANJUTAN (1)
PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK PAKAI PT. KERETA API INFONESIA (PERSERO) DENGAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR: 1775K/PDT/2018 (1)
PERAN DAN KEDUDUKAN OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PENERAPAN SYARIAH COMPLIANCE TERHADAP PEMBAYARAN UJRAH ATAS KERJASAMA BANK SYARIAH DENGAN PIHAK KETIGA (1)
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB AGGREGATOR MUSIK DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN AMDAL SEBAGAI PENGAWASAN MASYARAKAT DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO (1)
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG MEMUAT UPAH TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (1)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (1)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE SISTEM PRE ORDER ATAS TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN (1)
PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI MODEL BISNIS PERUSAHAAN PUBLISHING MUSIK ATAS HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK DI INDONESIA (1)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA OBAT SIRUP BERBAHAYA BAGI ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 14 TAHUN 2022 (1)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) PRODUK IMPOR MELALUI PLATFORM LOKAPASAR (MARKETPLACE) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI SHOPEE DALAM ANALISIS UU PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM ANALISIS UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (1)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM (1)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN BISNIS TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (1)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK SERTIFIKAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN UUPA (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi) (1)
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (1)
RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI ALTERNATIF BARU DALAM SISTEM PEMIDANAAN DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (1)
STRATEGI PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN SUMMER HILL BANDUNG DALAM ANALISIS TEORI KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM (1)
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA TERHADAP BAGASI PENUMPANG YANG HILANG ATAU RUSAK DALAM ANALISA UU PENERBANGAN (1)
TANGGUNG JAWAB PENGANKUT ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG DAN PIHAK KETIGA DALAM ANALISIS HUKUM PENGANGKUTAN UDARA (1)
TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA BANK DI PT. BPR CITRALOKA DANA MANDIRI BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN JUNCTO PASAL 55 JUNCTO PASAL 64 AYAT (1) KUHP (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MA RI DALAM PERKARA NO. 316K/PID.SUS/2009) (1)
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PRAKTIK "GOLDEN HANDSHAKE" DALAM PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG KETENAGAKERJAAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (1)
TINJAUAN TERHADAP MEDIASI PENAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (1)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM LAYANAN OVER THE TOP (OTT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (1)
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU CARA PEROLEHAN DUKUNGAN PEMILIH BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) UNTUK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN PASAL 519 DAN PASAL 520 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN HUKUM (1)
URGENSI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENEGAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN, RISIKO, DAN KEPATUHAN (CORPORATE GOVERNANCE, RISK, AND COMPLIANCE) PADA PT. KAI (PERSERO) (1)
URGENSI PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI LANDASAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (1)

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords