Collections

Advanced Search

KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN HAKIM (GEBONDEN VRIJHEID)

Record Detail

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords