Collections

Advanced Search
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 
PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL TERHADAP PENGENAAN PIDANA BERSYARAT DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1499/PID.B/2024/PN. MDN

PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL TERHADAP PENGENAAN PIDANA BERSYARAT DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1499/PID.B/2024/PN. MDN

Record Detail
ANALISIS YURIDIS KETIADAAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 34/Pid.sus-TPK/2025/PN Jkt.pst.

ANALISIS YURIDIS KETIADAAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 34/Pid.sus-TPK/2025/PN Jkt.pst.

Record Detail
POLITIK HUKUM PIDANA PENGATURAN KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DALAM PASAL 598 DAN PASAL 599 UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

POLITIK HUKUM PIDANA PENGATURAN KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DALAM PASAL 598 DAN PASAL 599 UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Record Detail
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 229/PID.SUS/2024/PN.KWG

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 229/PID.SUS/2024/PN.KWG

Record Detail
ANALISIS YURIDIS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 89/PID.SUS-TPK/2024/PN.JKT.PST

ANALISIS YURIDIS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 89/PID.SUS-TPK/2024/PN.JKT.PST

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN RODA DUA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 647/Pid.B/2024/PN.Mks

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN RODA DUA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 647/Pid.B/2024/PN.Mks

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN GANJA UNTUK MEDIS BERDASARKAN GOLONGAN 1 UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN GANJA UNTUK MEDIS BERDASARKAN GOLONGAN 1 UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR : 677/PID.B./2018/PN.BLB

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR : 677/PID.B./2018/PN.BLB

Record Detail
PEMBINAAN ANAK BINAAN YANG MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGAPEMBINAAN KHUSUSANAK KELAS IIBANDUNG BERDASARKAN UU No. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN,KEPRESNo.174TAHUN1999TENTANG REMISI , DAN PERMENKUMHAMNo.7TAHUN2022 TENTANGSYARATDANTATACARAPEMBERIAN

PEMBINAAN ANAK BINAAN YANG MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGAPEMBINAAN KHUSUSANAK KELAS IIBANDUNG BERDASARKAN UU No. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN,KEPRESNo.174TAHUN1999TENTANG REMISI , DAN PERMENKUMHAMNo.7TAHUN2022 TENTANGSYARATDANTATACARAPEMBERIAN

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR : 20/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BKS.

Record Detail
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords