Collections

Advanced Search

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Putri Cahyaningati (STHB, 2024)

KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN HAKIM (GEBONDEN VRIJHEID)

Jaka Dwi Utama (STHB, 2024)

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERMENT PRINCIPLE)

Suci Caesari Taufani (STHB, 2018)

Kewengangan Pemerintah Dalam Pencabutan Ijin Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Contrarius Actus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XV/2017)

Anatius Bonar Panjaitan (STHB, 2019)

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Kasus Pengelolaan Objek Wisata Situs Batu Hobon di Desa Sari Marihit, Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir)

Sardiono Lumbansiantar (STHB, 2017)

My Account

Browse

Discover

Advanced Search