Home

Advanced Search

Categories in STHB Repository

01. Books (2)
02. Book Chapters (0)
03. Journal Articles (12)
04. Non-Journal Articles (0)
05. Undergraduate Theses (677)
06. Master Theses (82)
07. Conference Papers (3)
08. Research Reports (15)
09. Scientific Orations (0)
10. Unpublished Lecturer Papers (1)

Recently Added

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKKAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS NOMOR 133/PID.B/2023/PN KLK

Fauzi Rahman Hakim (STHB Press, 2026)

Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian (Pasal 170 ayat (2) ke-3) KUHP merupakan perbuatan pidana yang mengganggu ketertiban umum serta melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sa... [view more]

PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL TERHADAP PENGENAAN PIDANA BERSYARAT DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1499/PID.B/2024/PN. MDN

Rata Zaneta Wemona (STHB Press, 2026)

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk kebijakan pemidanaan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan tanpa selalu mengedepankan pidana penjara sebagai sarana utama. Dalam praktik peradilan pidana, penerapan pidana bersyarat sering dikait... [view more]

ANALISIS YURIDIS KETIADAAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 34/Pid.sus-TPK/2025/PN Jkt.pst.

Galang Arya Pramudya (STHB Press, 2026)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, unsur kesalahan atau mens rea menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggun... [view more]

POLITIK HUKUM PIDANA PENGATURAN KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DALAM PASAL 598 DAN PASAL 599 UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Firdha Gina Qolbiah (STHB Press, 2026)

Pengaturan Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan penegakan pelanggaran berat HAM. Di Indonesia, Kejahatan Berat HAM awalnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 ... [view more]

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN X BERGERAK DI BIDANG ENTERTAINMENT (BIOSKOP) DI KOTA BANDUNG TERHADAP PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Sana Altaqia Khoirunisa (STHB Press, 2019)

Peran tenaga kerja merupakan faktor penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya di dalam pembangunan serta perlindungan tenaga kerja... [view more]

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords