Categories in STHB Repository


Recently Added


Kajian Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sarana Informasi Elektronik Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa.

Nizha Nurasha (STHB Press, 2026)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan transformasi fundamental dalam kehidupan masyarakat modern, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan hukum berupa meningkatnya kasus penyebaran ujaran kebencian (hate speech) melal... [view more]

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Australia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Harley Nurmantara (STHB Press, 2026)

Penelitian ini membahas pelaksanaan pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui perjanjian kerja bagi PMI yang bekerja di Australia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara normatif... [view more]

Disparitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Penyalah Gunaan Narkotika Di Hubungkan Dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2241 Pk /Pid.Sus/2025.

Muhammad Adriel Febrian Dwi Putra (STHB Press, 2026)

Disparitas pidana merupakan salah satu permasalahan dalam sistem peradilan pidana yang berpotensi mengganggu terwujudnya asas equality before the law dan kepastian hukum. Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Re... [view more]

Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Corporate Guarantee Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 141 K/Pdt/2026

Rachma Dewi Haparti (STHB Press, 2026)

Perjanjian kredit merupakan dasar hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam praktik perbankan, risiko wanprestasi debitur sering diantisipasi melalui penggunaan co... [view more]

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Anti-SLAPP Dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/Pn Cbi)

Rama Syankku Muda Prasetyo (STHB Press, 2026)

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan dioperasionalkan melalui hak partisipasi publik Pasal 65 ayat (2) UU 32/2009 (UUPPLH). Namun, penerapannya kerap diancam litigasi pembungkaman (Strate... [view more]