Categories in STHB Repository


Recently Added


Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Srp.

Nadia Hidayah (STHB Press, 2026)

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku merupakan permasalahan kompleks dalam sistem peradilan pidana anak, mengingat anak memiliki kedudukan khusus yang memerlukan pendekatan berbeda dengan pelaku dewasa, yaitu mengedepank... [view more]

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penghasutan dalam Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.Sus/2025/ PN Jkt.Tim)

Agung Tirtayasa Noorseno (STHB Press, 2026)

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara dan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan media digital sebagai sarana propaganda, rekrutmen, dan penghasut... [view more]

Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pada Putusan Nomor 1165/PDT.G/2024/PN.SBY Dihubungkan Dengan PP NO. 24 Tahun 1997

Giovanno Yohanes Reinaldo (STHB Press, 2026)

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelit... [view more]

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumn Persero Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Doktrin Business Judgment Rule (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT PST)

Dwi Husiano (STHB Press, 2026)

Pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dalam perkara tindak pidana korupsi masih menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika kerugian yang timbul dari suatu keputusan bisnis dikualifikasikan sebagai kerugian ke... [view more]

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Propaganda Terorisme Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 125/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt

Muhammad Aullia (STHB Press, 2026)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mendorong perubahan pola penyebaran propaganda terorisme dari metode konvensional ke media digital, khususnya melalui aplikasi pesan terenkripsi seperti Telegram. Kelompok teroris, ... [view more]