Collections

Advanced Search

1 2 Next Last Page

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 DALAM PENGELOLAAN SERTA PENGAWASAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH COVID-19 UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT

Muhamad Azom Rozaq Rossu (STHB, 2022)

Record Detail

PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sardiono Lumbansiantar (STHB Press, 2021)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN MENGIKAT AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN OLEH NOTARIS/PPAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 747 K/PDT/2018)

Clara Clarenthia Widodo (STHB Press, 2021)

Record Detail

KEBIJAKAN FORMULASI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Lamhot Mastatua Situngkir ()

Record Detail

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERMENT PRINCIPLE)

Suci Caesari Taufani (STHB, 2018)

Record Detail

PEMBINAAN PENGAWASAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG PERIODE 2018-2019

Deviwati Robintiana (STHB, 2020)

Record Detail

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TETANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PERHARI

Fellyzia Dameria Marsauli (STHB, 2019)

Record Detail

Implementasi Pengawasan Terhadap Profesi Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Eris Risdiantini (STHB, 2019)

Record Detail

Pengawasan Indikasi Geografis Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Jawa Barat

Rika Susanti (STHB, 2019)

Record Detail

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KENDARAAN PARIWISATA YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENHUB. NO. 108 TAHUN 2017 (Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek)

Adwi Mulyana Hadi ()

Record Detail

1 2 Next Last Page

Repository STHB

Collections

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 DALAM PENGELOLAAN SERTA PENGAWASAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH COVID-19 UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT

PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN MENGIKAT AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN OLEH NOTARIS/PPAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 747 K/PDT/2018)

KEBIJAKAN FORMULASI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERMENT PRINCIPLE)

PEMBINAAN PENGAWASAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG PERIODE 2018-2019

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TETANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PERHARI

Implementasi Pengawasan Terhadap Profesi Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Pengawasan Indikasi Geografis Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Jawa Barat

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KENDARAAN PARIWISATA YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENHUB. NO. 108 TAHUN 2017 (Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek)

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search