Collections

Advanced Search
Browse by :
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 
Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi

Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi

Record Detail

A COMPARISON OF THE IDEAL AGRARIAN REFORM LAW TO BE IMPLEMENTED IN INDONESIA

Record Detail
Deferred Prosecution Agreement: a Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations

Deferred Prosecution Agreement: a Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TIDAK TERDAFTAR ATAS PENDAFTARAN MEREK SEJENIS OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HAKI/2021/PN.SMG)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TIDAK TERDAFTAR ATAS PENDAFTARAN MEREK SEJENIS OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HAKI/2021/PN.SMG)

Record Detail

PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

TINJAUAN YURIDIS PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU MUSISI INDEPENDEN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU MUSISI INDEPENDEN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Record Detail

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Record Detail
T I N J A U A N Y U R I D I S T E R H A D A P P A S A L 8 1 A Y A T ( 2 ) PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 JUNCTO PASAL 76D UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP NOMOR 15/PID.SUS ANAK/2021/PN.CLP

T I N J A U A N Y U R I D I S T E R H A D A P P A S A L 8 1 A Y A T ( 2 ) PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 JUNCTO PASAL 76D UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP NOMOR 15/PID.SUS ANAK/2021/PN.CLP

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2022/ PN PEMATANG SIANTAR

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2022/ PN PEMATANG SIANTAR

Record Detail
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords