Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) adalah
bentuk nyata kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan lalu lintas dengan
memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif juga
membantu pihak kepolisian dalam menegakan hukum. Bukan rahasia umum bila
praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi serta tingkat kecelakaan
dan pelanggaran lalu lintas tinggi. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian
Republik Indonesia menerapkan sistem tilang elektronik, sistem yang di percaya
dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap serta mengurangi tingkat
kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dalam peneltian ini terdapat dua
permasalahan sekaligus menjadi tujuan penelitian ini, yaitu pertama untuk
mengetahui kebijakan penerapan tilang elektronik bagi kendaraan bermotor di Kota
Bandung dalam perspektif tujuan penegakan hukum berlalu lintas yang aman
selamat tertib dan lancar, dan kedua untuk mengetahui apa yang menjadi faktor
penghambat penerapan tilang elektronik dalam perspektif penegakan hukum di
Kota Bandung.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan jenis penelitian hukum
yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer
yang bersifat autoritatif berupa perundang-undangan seperti norma dasar pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
dan peraturan lain terkait objek penelitian. Bahan hukum sekunder antara lain karya
ilmiah dan hasil penelitian dari para ahli hukum, bahan hukum tersier yang
digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
kebijakan (policy approach), dan pendekatan kasus (case approach). Diakhiri
dengan penarikan suatu simpulan yang disusun secara kualitatif.
Hasil penelitian dari permasalahan pertama, yaitu kebijakan penerapan tilang
elektronik atau E-TLE sudah diterapkan sesuai peraturan yang sudah ada, dan
kebijakan ini adalah suatu inovasi tilang berbasis teknologi yang kedepannya akan
mempermudah penindakan tilang di Indonesia, kedua yaitu banyaknya faktor
penghambat dalam kebijakan ini dapat dikatakan belum efektif.