Rudi Setiawan merupakan Terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan
Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Di Muka Umum
sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
552/Pid.B/2020/Pn. Blb. Tindak Pidana dilakukan dengan cara memukul dan
menendang korban secara bersama-sama di muka umum hingga korban luka-luka
tidak berdaya, tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tidak mengizinkan korban
menjadi petugas parkir pada tempat yang dinilai menjadi daerah kekuasaannya,
hingga terjadi perdebatan dan berujung pengeroyokan terhadap korban. Dalam
penelitian ini terdapat dua permasalahan sekaligus menjadi tujuan penelitian ini,
yaitu pertama untuk mengetahui analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban
pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 552/Pid.B/2020/Pn.
Blb. dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
Terhadap Orang Di Muka Umum. Kedua untuk mengetahui pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan Yang
Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Di Muka Umum pada Putusan
Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 552/Pid.B/2020/Pn. Blb.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan jenis penelitian hukum yuridis
normatif, penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer yang
bersifat autoritatif berupa perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dan peraturan lain terkait objek penelitian. Bahan hukum sekunder antara
lain karya ilmiah dan hasil penelitian dari para ahli hukum, bahan hukum tersier
yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
kasus (case approach). Diakhiri dengan penarikan suatu simpulan yang disusun
secara kualitatif.
Hasil penelitian dari permasalahan pertama yaitu Terdakwa telah memenuhi
unsur kesalahan yang merupakan unsur subjektif dan memenuhi unsur objektif
dalam rumusan delik Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kedua yaitu hakim
dalam menjatuhkan pidana menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan
non-yuridis serta dasar-dasar yang memberatkan dan meringankan pidana.