ABSTRAK

Berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan yang dijadikan obyek jaminan hak tanggungan, maka secara otomatis hapus pula Hak Tanggungan dan obyek Hak Tanggungan tersebut menjadi tanah Negara, sehingga apabila proses perpanjangan Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan masih dibebankan Hak Tanggungan, dalam praktiknya debitur harus membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada kreditur, oleh karena itu menarik untuk dianalisis tentang kedudukan Hak Tanggungan terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan dan kekuatan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, serta analisis dilakukan secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan penelitian yang pertama, diperoleh simpulan, bahwa kedudukan hak tanggungan terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani hak tanggungan, maka harus dilakukan pembebanan Hak Tanggungan baru atau pembebanan ulang piutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan tersebut, sehingga kreditur untuk menjamin pelunasan piutangnya tidak lagi mempunyai kedudukan sebagai kreditur yang preferen, melainkan sebagai kreditur konkuren. Sedangkan terhadap permasalahan penelitian yang kedua, simpulannya adalah kekuatan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan yang telah berakhir haknya atau berstatus tanah Negara tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Hak Guna Bangunan hasil pembaharuan.