PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN



Emma Dysmala


A B S T R A K


Kasus-kasus perikanan selama tiga tahun terakhir, kebanyakan kasus penangkapan kapal nelayan asing. Namun, dari kasus-kasus tersebut belum ada tindak lanjut yang efektif. Permasalahannya adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana, tindak pidana illegal fishing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangkah Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan bagaimanakah upaya pemberantasan tindak pidana illegal fishing.
Metode penelitian ini bersifat deskriptif kemudian metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menguji peraturan perundang-undangan yang bekaitan dengan permasalahan yang ada, selanjutnya tahap penelitian dilakukan melalui penelitian terhadap data sekunder berupa data kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan metode analisis melalui normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis bahwa tindak pidana illegal fishing merupakan suatu bentuk tindak pidana korporasi yang diproses berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHAP melalui peradilan perikanan sebagaimana diatur Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan menerapkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.Upaya pemberantasan dalam tindak pidana illegal fishing pertanggungjawaban pidana korporasi yang paling tepat adalah model Corporate Fault atau Corporate Culture dilihat dari prosedur perusahaan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihak berwenang dalam hal melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.