Pengendalian pencemaran limbah cair di PT Bio Farma perlu dilakukan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pengelolaan limbah cair di PT Bio Farma dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan limbah cair di PT Bio Farma dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kebijakan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif.
Pengaturan dan pengelolaan limbah cair di PT Bio Farma dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan mencakup dua hal. Pertama, terkait prosedur pencegahan telah diatur secara internal, yang mencakup klasifikasi jenis limbah cair yang diolah serta kewajiban mematuhi baku mutu limbah cair, pembuangan hasil olahan limbah cair, pembuatan prosedur pengelolaan air limbah, dan turut serta dalam merespon setiap kegiatan terkait instrumen ekonomi lingkungan hidup. Kedua, terkait penanggulangan dan pemulihan terdapat pengaturan mengenai prosedur dalam menghentikan pencemaran lingkungan dan menghindari pencemaran semakin meluas dalam berbagai situasi. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan limbah cair di PT Bio Farma, antara lain penyesuaian terhadap peraturan yang terus berubah dan pertambahan volume limbah cair yang dikelola sehingga berdampak pada ketersediaan ruang untuk fasilitas IPAL. Upaya untuk mengatasi hambatan yang pertama, antara lain melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan peraturan hukum lingkungan yang terbaru, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang mendorong dilakukan konservasi limbah cair. Untuk itu, PT Bio Farma membentuk bagian yang bertanggung jawab melakukan update peraturan hukum lingkungan serta mendorong pelaksanaannya. Terkait dengan hambatan berupa terbatasnya ruang untuk melakukan perluasan fasilitas IPAL, maka dilakukan upaya re-use terhadap air hasil pengolahan limbah. Semua upaya tersebut bertujuan mendukung program pembangunan keberlanjutan.