Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi
sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian
sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.
Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilakuyang
menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian
merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat
menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.
Perjudian merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnyaketertiban
sosial.. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana
perjudian melalui media elektronik dan untuk mengetahui penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana perjudian melalui media elektronik dihubungkan
dengan tujuan pemidanaan dalam Studi Putusan Nomor2380/Pid.Sus/2020/Pn.Sby.
Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu suatu metode pendekatan yang
menekankan pada ilmu hukum, di samping itu juga berusaha menelaah kaidahkaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisa
terhadap data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier, digunakan pendekatan yuridis kualitatif yang dihubungkan
dengan objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
2380/Pid.Sus/2020/Pn.Sby.
Perjudian dalam jaringan (internet gambling, online gambling atau
cyberspace gambling) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan
teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik
maupun informasi elektronik. Perjudian saat ini sering perkembangan teknologi
mengalami kemajuan yang lebih modern.Yang sebelumnya diataur didalam KUHP
bersifat umum (lex generalis). Dengan adanya perjudian online yang menggunakan
teknologi informasi, dan diatur di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) yang bersifat khusus (lex spesialis) maka mengesampingkan
disamping umum. Pengaruh globalisasi dengan pengguna sarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan
perkembangan dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perbuhan
sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE).