Bank sebagai bisnis yang mengandalkan kepercayaan atau sebagai fiduciary
relation pada realitas nya tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum, salah
satunya yakni terdapat di bank itu sendiri yaitu yang dilakukan oleh oknum
pegawai bank. Salah satu contohnya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri
Tasikmalaya Nomor 349/Pid.B/2022/PN.TSM, dalam kasus tersebut Terdakwa
mengambil uang yang seharusnya disetorkan ke Khasanah Bank sebesar Rp.
1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah). Tujuan dari
penelitian ini yang pertama untuk mengetahui analisis yuridis tindak pidana di
bidang perbankan oleh Pegawai Bank dalam Putusan Pengadilan Negeri
Tasikmalaya Nomor 349/Pid.B/2022/PN. TSM. dan kedua untuk mengetahui daya
guna pidana yang dikenakan terhadap Pegawai Bank dalam Putusan Pengadilan
Negeri Tasikmalaya Nomor 349/Pid.B/2022/PN. TSM.
Dalam hal penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian
yang bersifat deskriptif dalam hal ini objek yang diteliti, yaitu analisis yuridis
tindak pidana penggelapan di bidang perbankan oleh pegawai bank, dengan jenis
penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan
bahan hukum primer, sekunder dan tersier, menggunakan metode pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri
Tasikmalaya Nomor 349/Pid.B/2022/PN. TSM. Serta metode analisis data yang
dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini, terhadap permasalahan yang pertama adalah
berdasarkan analisis yuridis tindak pidana di bidang perbankan oleh pegawai bank
dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 349/Pid.B/2022/PN. TSM,
jika dihubungkan dengan ajaran Sifat Melawan Hukum Formil (SMHF) perbuatan
Terdakwa Novayanti, S.E. adalah merupakan perbuatan pidana yang mana
perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-
Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum dan berdasarkan teori dualisme Terdakwa dalam Putusan Pengadilan
Negeri Tasikmalaya Nomor 349/Pid.B/2022/PN. TSM telah memenuhi unsur
kesalahan yaitu melakukan perbuatan pidana mampu bertanggungjawab,
melakukan perbuatan dengan kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam
permasalahan yang kedua berdasarkan teori gabungan maka pidana yang
dijatuhkan sebagai bentuk menegakkan tata tertib masyarakat, memberikan
pelajaran (teguran) dan menimbulkan rasa takut serta perbaikan terhadap diri
Terdakwa Novayanti, S.E. namun untuk pemulihan rasa kepercayaan masyarakat
kepada bank perlu pula ditambahkan tujuan pidana denunction (penegasan
kesalahan) dan tujuan restoration atau restorasi (pemulihan).