Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluragaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan yang lainnya. Tak jarang terkait harta timbul berbagai peemasalahan, seperti yang terjadi dalam penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor: 52/Pdt.P/2016/PA.Grt. dimana pemohon mengajukan penetapan ahli waris atas harta warisan milik almarhumah Ny. Masini yang meninggal dunia dan tidak memiliki hubungan perkawinan, keturunan (anak) dan orang tua yang telah meninggal, hanya ada cucu sebagai keturunan dari (anak). Maka dengan demikian tujuan yang akan penulis jabarkan untuk mengetahui ahli waris yang sah berdasarkan kompilasi hukum Islam, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap ahli waris yang sah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Nomor: 52/Pdt.P/2016/PA.Grt.
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Dalam mencari data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kasus kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil pembahasan, maka dalam menyelesaikan problematika yang terjadi, bahwa penetapan ahli waris yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam, dengan melandaskan pada aturan yang sudah ditetapkan dalam surah An-Nissa ayat 11, 12, dan 76, sebagaimana yang disebutkan bahwa ahli waris yang ditarik dari garis keturunan ayah dan garis keturanan ibu, dengan berlandaskan Pasal 174 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris yang sah ialah memiliki hubungan keluarga dengan si pewaris. Akibat hukum mengenai pembagian harta perwaris terhadap ahli waris di hubungkan dengan penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor: 52/Pdt.P/2016/PA/Grt. Maka pembagian harta dari pewaris terhadap ahli waris yang sah dengan berdasarkan asas Ijbari dan asas Semata Akibat Kematian, maka dengan demikian akibat hukum mengenai pembagian harta peniggalan pewaris yang ditinggalkan beralih secara langsung terhadap ahli waris.