Collections

Advanced Search
Browse Undergraduate Theses by :
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI NIKAH YANG BERSTATUS NARAPIDNA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI NIKAH YANG BERSTATUS NARAPIDNA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Record Detail
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA GANGGUAN KEBISINGAN YANG DITIMBULKAN DARI KEDAI KOPI YANG BEROPERASI SELAMA 24 JAM DI WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 95/PDT.G/2023/PN MDN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA GANGGUAN KEBISINGAN YANG DITIMBULKAN DARI KEDAI KOPI YANG BEROPERASI SELAMA 24 JAM DI WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 95/PDT.G/2023/PN MDN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Record Detail
PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MENOLAK MUTASI DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER : 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG)

TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MENOLAK MUTASI DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER : 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 127 UNDANG -UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA NOMOR 7/PID.SUS/2021/PN.TMT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 127 UNDANG -UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA NOMOR 7/PID.SUS/2021/PN.TMT

Record Detail
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 5 /Pid.sus/2022/PN.BJM. DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 5 /Pid.sus/2022/PN.BJM. DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Record Detail
KEDUDUKAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL SUMBER AIR BAKU PDAM DI KOLONG LIMA KABUPATEN BELITUNG MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2014 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEDUDUKAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL SUMBER AIR BAKU PDAM DI KOLONG LIMA KABUPATEN BELITUNG MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2014 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Record Detail
KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PERKOSAAN PADA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PERKOSAAN PADA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI PUBLIK (APPRAISAL) DALAM PROSES PENILAIAN UNTUK LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH JUNCTO PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI PUBLIK (APPRAISAL) DALAM PROSES PENILAIAN UNTUK LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH JUNCTO PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

Record Detail
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords