BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah
Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Jika ada ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga tentunya ungkapan tersebut bukanlah ungkapan tanpa makna. Pada waktu dilahirkan anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua yang justru menghancurkan hidup mereka. Demikian juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa yang ada disekitarnya. Mereka percaya sepenuhnya bahwa tidak ada seorangpun yang akan menyakiti dirinya. Alam menitipkan si mungil pada orang dewasa karena tidak seperti kebanyakan binatang, manusia membutuhkan waktu lama untuk dapat mandiri. 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil 
dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.  Dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan 
Anak. Oleh karena itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. 
Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga sianak, tapi mencakup pula perlidungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohaniah, jasmani maupun sosialnya. Menurut  Retnowulan  Sutianto,  perlindungan  anak  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional.  Melindungi  anak  adalah  melindungi  manusia,  dan  membangun  manusia  seutuh  mungkin.  Hal  ini  tercermin  pada  hakekat  pembangunan  nasional  yaitu  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  yang  berbudi  luhur.  Mengabaikan  masalah  perlindungan  anak  berarti  tidak  akan  memantapkan  pembangunan  nasional.  Akibat  tidak  adanya  perlindungan  anak  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan  sosial  yang  dapat  mengganggu  penegakan  hukum,  ketertiban,  keamanan,  dan  pembangunan nasional.
Salah satu contoh peristiwa betapa pentingnya perlindungan bagi anak dapat dilihat dalam kasus Angeline Megawe anak perempuan berusia delapan tahun yang terjadi di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia diawali dengan pengumuman kehilangan anak tersebut dari keluarga angkatnya melalui sebuah laman di Facebook berjudul “Find Angeline-Bali's Missing Child”.

Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Angeline selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni dan mendapat pengasuhan yang kurang baik dari orangtua angkatnya  bahkan mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental. Akibat sikap yang sangat tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe, memunculkan dugaan bahwa Angeline hilang bukan karena diculik melainkan karena dibunuh. bahkan sebelum jenazahnya ditemukan.
Jasad Angeline kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana. Selanjutnya polisi menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuh, yaitu Agus Tay Hamba May, pembantu rumah tangga, dan Margriet Christina Megawe, ibu angkatnya.
Margriet Megawe dinyatakan terbukti membunuh Angline. Magriet dijatuhi vonis pidana penjara seumur hidup. Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, eksploitasi anak secara ekonomi, dan memperlakukan anak secara diskriminatif. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan Pasal 76 I JO. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hakim juga menyatakan dia terbukti melanggar Pasal 76 B JO. Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35/2014 serta Pasal 76 A huruf a JO. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35/2014. Vonis hakim tersebut sama dengan tuntutan yang diajukan tim jaksa penuntut umum. 
Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. 
Berdasarkan latar belakang masalah ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul 
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI, MENELANTARKAN, DAN PERLAKUAN DISKRIMINASI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERINDUNGAN ANAK JO. UNDANG-UNDANG RI NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1813K/PID.SUS/2016”.

B.	Identifikasi Masalah 
Mengacu kepada latar belakang masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa masalah:
1.		Bagaimanakah pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI  Nomor 1813K/Pid.Sus/2016 ?
2.	 	Bagaimanakah implementasi penjatuhan pidana terhadap pelaku eksploitasi, menelantarkan dan perlakuan diskriminasi terhadap anak  ?

C.	Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah:
1.	 	Untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1813K/Pid.Sus/2016.
2.	 	Untuk mengetahui dan memahami efektifitas penjatuhan pidana terhadap pelaku eksploitasi, menelantarkan dan perlakuan diskriminasi terhadap anak.

D.	Kegunaan Penelitian
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis bagi seluruh masyrakat.
1.  	Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik untuk pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya maupun hukum pidana materiil pada khususnya terutama mengenai eksploitasi, menelantarkan dan perlakuan diskriminasi terhadap anak dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1813K/Pid.Sus/2016.
2.  	Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangsih  pemikiran baik bagi praktisi hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat  maupun masyarakat luas khususnya terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku eksploitasi, menelantarkan dan perlakuan diskriminasi terhadap anak.

E.	Kerangka Pemikiran
Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar, lahir batin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa definisi dan pengertian yang dapat dikemukakan menegenai perlindungan anak.
Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.  Selain itu, menurut Sholeh Soeady dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.
Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:
1.	  Dasar Filosofis Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. 
2.	 	Dasar etis Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah prilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksaan perlindungan anak. 
3.	 	Dasar yuridis Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan. 
Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana, kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict, kadang-kadang juga memakai istilah strafbaar feit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan bahwa, “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata strafbaar feit terdiri dari 3 kata yaitu straf, baar, dan feit. Berbagi istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, kata baar diterjemahkan dengan dapat atau boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan pidana dan perbuatan yang boleh dihukum.
Moeljatno  memilih untuk menerjemahkan strafbaar feit sebagai “perbuatan pidana” dengan pertimbangan bahwa strafbaar dapat diterjemahkan sebagai “perbuatan” dengan menunjuk baik pada yang  melakukan maupun pada akibatnya. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi:
1.	 	Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2.	 	Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
Sejalan dengan defenisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi strafbaar feit menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Purnomo yaitu: 
1.	Defenisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang 
2.	Defenisi panjang atau lebih dalam memberikan pengetian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
Setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut :
1.	Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa); 
2.	Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3.	Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4.	Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;  
5.	Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Sedangkan unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah sebagai berikut :
1.	 	Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;  
2.	 	Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3.	 	Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mulai berlaku semenjak 17 Oktober 2014 dengan dasar pertimbangan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.  Definisi perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa  “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (The best interest of the Child), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang nenyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama. 
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: 
1.	 	Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. 
2.	 	Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan 
Penyelenggaran perlindungan anakpun memiliki prinsip-prinsip, di antaranya yaitu:  
1.	 	Anak tidak dapat berjuang sendiri 
Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yag mempengaruhi kehidupannya. 
1.	 	Kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)
Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai paramount Impotence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. 
2.	 	Ancangan daur Kehidupan 
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. 
3.	 	Lintas sektoral 
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.
Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-rinsip perlindungan tersebut diatur sebgai berikut:
1.	Nondiskriminasi 
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. 
2.	Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the Child)
Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. 
3.	Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi. 
4.	Penghargaan terhadap pendapat anak 
Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. 
Mengenai perlindungan anak terutama perlindungan terhadap eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi anak dalam keluarga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak untuk: 
1.	 	Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4); 
2.	 	Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan diatas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13);  
3.	 	Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (Pasal 15);  
4.	 	Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman ynag tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1); 
5.	 	Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian atau definisi  terhadap eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi anak sebagai berikut:
1.	 	Dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. 
2.	 	Pasal 13 Ayat (1) Huruf b menyebutkan perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 66 menjelaskan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
3.	 	Pasal 13 ayat (1)  Huruf c menjelaskan perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus mengenai larangan atau hal-hal yang dilarang dalam memperlakukan anak yang diatur dalam Pasal 76A sampai dengan Pasal 76J dan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak Pasal 77 sampai dengan  Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana.
Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkunan sosialnya. Oleh sebab itu antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan. Perlindungan anak dapat berjalan secara sinergis bila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Setelah pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya sebab hukum pidana dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak.

F.	Metode Penelitian
Penelitan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum adalah untuk memberikan deskripsi mengenai ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1.    	Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh nya dari suatu fenomena.
1.	  Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dimaksudkan untuk menggambarkan tindak pidana eksploitasi, menelantarkan dan perlakuan diskriminasi terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1813K/Pid.Sus/2016, dari aspek normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang. Selain itu, konsepsi tersebut melihat hukum dari suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari kehidupan masyarakat. Menurut Soekanto dan Sri Mamudji, menyatakan bahwa “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Roni Hanitijo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian normatif merupakan “penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder”. Penelitian ini berdasarkan bahan-bahan hukum yang dibaca dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Maka penulis di dalam penelitian ini mengkaji tindak pidana eksploitasi, menelantarkan dan perlakuan diskriminasi terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1813K/Pid.Sus/2016. Dan untuk data primer, sekunder, dan tersier yang dimaksud meliputi:
a.	Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
1)	Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2)	Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3)	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
b.	Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga kamus-kamus hukum.
c.	Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas paham hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus Hukum
dilakukan melalui penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan eksploitasi, menelantarkan dan perlakuan diskriminasi terhadap anak.
2.	 	Metode Pendekatan
Penelitian hukum untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini dilakukan  melalui, pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema central suatu penelitian.
3.	 	Teknik Pengumpulan Data
Di dalam penelitian pada umunya dikenal 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau bahan observasi dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan pustaka, data akan diperoleh dengan jalan studi dokumen, yakni mempelajari bahan-bahan primer dan sekunder serta tersier berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku referensi dan media massa yang berhubungan dengan judul tersebut diatas untuk dipelajari, dipahami dan dianalisis secara sistematik untuk menghasilkan suatu pemikiran yang integral seperti yang tertuang dalam skripsi ini.
4.	 	Metode Analisis Data 
Pada penelitian hukum normatif  kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumusan matematis maupun model statistik.