Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi
konsumen atas kasus produk mie instan yang mengandung residu pestisida serta
mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus produk mie instan yang
mengandung residu pestisida.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif
yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, dan tersier. Metode
pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data

dikumpulkan melalui studi literature terhadap regulasi terkait seperti undang-
undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan kepala

BPOM, serta dokumen dan siaran pers dari instansi terkait.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan
meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi
tentang barang/atau jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha
yang jujur dan bertanggung jawab. kasus temuan residu pestisida dalam produk mie
instan asal Indonesia oleh otoritas keamanan pangan Taiwan telah menimbulkan
kekhawatiran masyarakat internasional terhadap keamanan produk makanan asal
Indonesia. Temuan tersebut mengindikasikan adanya celah dalam sistem
pengawasan keamanan pangan dan perlindungan hukum terhadap konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi
konsumen atas peredaran mie instan yang mengandung zat berbahaya berdasarkan
ketentuan hukum positif indonesia, serta mengkaji peran dan tindak lanjut BPOM
melalui surat edaran nomor HM.01.1.1.04.23.64 tahun 2023 sebagai respon dan
insiden tersebut.