Image of TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP ERROR IN
PERSONA DALAM HUKUM PERDATA PADA KASUS TANAH
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT KATINGAN
DI KALIMANTAN TENGAH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP ERROR IN PERSONA DALAM HUKUM PERDATA PADA KASUS TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT KATINGAN DI KALIMANTAN TENGAH



Lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat menyebabkan hak ulayat berada pada posisi yang dilematis ketika berhadapan dengan hak menguasai negara. Hak menguasai negara sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, penulis meneliti Permasalahan terhadap perampasan hak ulayat tanah adat masyarakat adat Kalimantan Tengah, dimana ada putusan bermasalah mengenai ketidakjelasan keberadaan hak ulayat bagi masyarakat adat katingan dengan tujuan untuk mengetahui peranan legal standing pada kasus ini dan konsep error in persona pada putusan bermasalah yang terjadi di lingkungan tanah masyarakat adat dengan perusahaan yang bersengketa di daerah tersebut.
Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan akhirnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Kasus di Kalimantan Tengah pada putusan pengadilan nomor dan 4/Pdt.G/PnKsn dan 1797/K/Pdt/2017 yang merupakan kasus perempasan hak ulayat tanah masyarakat adat yang tidak diakui keberadaannya dan tidak dipertegas bagaimana penegakan hukum untuk pemegang legal standing tanah masyarakat adat tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebelum menjadi penentu syarat mutlak pemegang legal standing sebagaimana ditentukan peranan legal standing untuk menentukan bahwa masyarakat adat katingan sebagai penggugat (Nurjaya Suka) telah memenuhi ketentuan sebagai pemegang legal standing tanah hak ulayat sedangkan PT karya Dewi Putra sama sekali tidak memenuhi syarat tersebut dan melanggar pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, lemahnya pengakuan ini juga apakah negara dapat menjamin gugatan masyarakat adat dapat diterima tanpa adanya alasan (Error in Persona) upaya yang harus dilakukan oleh negara untuk mengantisipasi terjadinya proses hukum (perdata) yang cacat baik secara materiil maupun formil oleh penegak hukum di indonesia. putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tersebut dan juga terhadap ratio decidendi majelis hakim Pengadilan Negeri Kasongan dimana hakim hanya memutuskan pada pendapat dan pembuktian tergugat (PT Karya Dewi Putra) sedangkan dengan jelas telah melanggar peraturan yang berlaku. Menyimak fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, didasarkan pada fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak sesuai sesuai dakwaan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment