Image of PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENPENERIMAVAKSINANAK
COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021TENTANG
            PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAANVAKSINASI
                              DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
                                                                PANDEMI CORONA VIRUS
    DISEASE 2019 COVID-19

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENPENERIMAVAKSINANAK COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAANVAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19



Adanya keresahan yang terjadi di masyarakat khususnya orang tua mengenai perlindungan hukum apa yang mereka dapatkan apabila terjadinya efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap anak-anak mereka. Tujuan penelitian mengkaji bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen anak atas dampak vaksin Covid-19 dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen anak pasca penerimaan vaksin Covid-19.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini merupakan, penelitian yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (penelitian data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dari keseluruhan data yang diperoleh, lalu dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian yang didapat yang pertama, bentuk perlindungan hukum bagi anak terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang berupa pertanggung jawaban negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 serta UUPK terutama Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 19. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen anak pasca penerimaan vaksin Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 dan melalui UUPK dapat dilakukan litigasi (pengadilan) dan non litigasi seperti BPSK, small claim, dan class action.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment