Image of ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJAR
NOMOR 3/PDT.G/2021/PN.BJR DIHUBUNGKAN DENGAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN DAN HUKUM
ACARA PERDATA INDONESIA

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJAR NOMOR 3/PDT.G/2021/PN.BJR DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA



Pengadilan adalah pranata dimana bisa menyelesaikan sengketa dengan cara
damai (sebagai jalan dari pencegahan tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa
ke Pengadilan, selain memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian
dengan menghakimi sendiri (eigenrichting). Proses penyelesaian masalah sengketa
dengan cara damai (bermediasi) di pengadilan diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun
2016. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami:
Pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banjar
No.3/Pdt.G/2021/Pn.Bjr tentang penyelesaian tunggakan uang pengganti yang
diselesaikan dengan cara damai; dan mengetahui akibat hukum Putusan Pengadilan
No.3/Pdt.G/ 2021/Pn.Bjr terhadap para pihak.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research) dengan
Jenis penelitian bersifat penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
kasus (case approach), sedangkan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan teknik studi literatur dan studi dokumen dan dianalisis secara
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa terkait Putusan Nomor
3/Pdt.G/2021/Pn.Bjr, yang putusannya berupa akta perdamaian yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Negeri Banjar. Adapun pertimbangan hukum hakim, pertama,
karena tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia lebih mengutamakan sisi
perdamaian dalam menyelesaikan suatu sengketa/konflik. Kedua, pencegahan
kemungkinan timbulnya suasana permusuhan kemudian hari antara para pihak yang
berperkara karena putusan pengadilan bersifat win-lose, terlebih jika di antara
mereka masih dalam lingkungan keluarga. Ketiga, dasar pemikiran upaya
perdamaian juga untuk menghindari biaya yang mahal dan juga untuk menghindari
proses perkara yang berlarut-larut dalam waktu lama. Selanjutnya, akibat hukum
dari adanya akta perdamaian tersebut adalah putusan perdamaian yang berbentuk
akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap sama halnya dengan
putusan Pengadilan, dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan
eksekutorial. Dalam putusan perdamaian tersebut melekat kekuatan hukum
mengikat kepada para pihaknya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan para
pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi akta perdamaian.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment