Image of TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI 
LUAR PERKAWINAN MENJADI ANAK SAH (STUDI PENETAPAN 
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 
456/PDT.P/2020/PN.JKT.PST)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENJADI ANAK SAH (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 456/PDT.P/2020/PN.JKT.PST)



Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar
kehidupan di alam dunia berkembang biak. Pemohon Raymond Salim mengajukan
permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penetapan pengakuan anak di
luar kawin. Status Hukum Kedudukan Anak Diluar Kawin, diperlukan teori dan
peraturan sebagai dasar analisis. Terkait dengan perangkat hukum yang mengatur
Kedudukan Anak Luar Kawin pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan
dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik
penelitian ini, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan
rumusan masalah, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan
konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut : (1) Pasal 280 KUHPerdata,
Pasal 277 KUHPerdata dan Pasal 274 KUHPerdata, mengakibatkan bahwa terhadap
status anak luar kawin itu menjadi sama dengan anak sah mempunyai hubungan
perdata dengan ibu dan bapaknya serta hubungan perdata dengan keluarga ibu dan
ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 menentukan
bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya. (2) Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pengakuan anak
wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak surat pengakuan anak dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment