Image of TINJAUAN POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN
KRIMINALISASI PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN 
HUKUM PEMILIK KENDARAAN BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG NOMOR 271/PID.SUS/2020/PN.PGP)

TINJAUAN POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG NOMOR 271/PID.SUS/2020/PN.PGP)



Terbitnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk
menanggulangi kejahatan narkotika yaitu dengan cara mengenakan sanksi
pidana bagi setiap orang yang tanpa hak memiliki dan atau menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar,
atau menyerahkan narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini
mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor
271/Pid.Sus/2020/PN Pgp. Pelaku dalam putusan tersebut membeli sekaligus
menjual narkotika berjenis shabu. Bahwa perbuatan pelaku yang melakukan
perbuatan membeli sekaligus menjual narkotiba jenis shabu. Kemudian,
menggunakan kendaraan yang merupakan mobil sewaan, hal ini mengakibatkan
pemilik mobil tersebut terseret dalam kasus walaupun tidak terlibat secara
langsung. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pembahasan mengenai
pertama, kebijakan kriminalisasi pada ketentuan Pasal 114 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua, mengenai perlindungan
hukum terhadap pemilik kendaraan yang beritikad baik tersebut.
Penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu menjelaskan mengenai
kebijakan kriminalisasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Perlindungan Hukum terhadap pihak ketiga dengan jenis
penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder berupa bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan
yang digunanakan adalah metode pendekatan kasus dan metode pendekatan
perundang-undangan yang dikaitkan dengan objek penelitian yaitu Pasal 114
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama, dalam penanggulangan
kejahatan narkotika dapat diupayakan dengan kebijakan kriminalisasi suatu
perbuatan melawan hukum yang tercela, serta perbuatan dalam Pasal 114
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilakukan kriminalisasi sebagai
perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dan permasalahan yang kedua,
Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang
beritikad baik, sehingga dengan adanya perlindungan hukum tersebut pihak
ketiga tersebut dapat mendapatkan pemenuhan hak atas dirinya.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment