Image of TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM KIKITIR ATAS 
SERTIFIKAT TANAH DI KABUPATEN BANDUNG 
BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA JO 
PP 24 TAHUN 1997

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM KIKITIR ATAS SERTIFIKAT TANAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA JO PP 24 TAHUN 1997



Kepemilikan tanah merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan
permasalahan pertanahan di Indonesia. Permasalahan yang masih sering terjadi
yaitu seperti suatu bidang tanah yang diakui oleh pemilik yang berbeda-beda
dengan tanda bukti hak atas tanah yang berbeda pula seperti yang terjadi di Desa
Cihanjuang Kabupaten Bandung Barat yang mengakui suatu objek tanah dengan
Kikitir dan merasa belum pernah menjual kepada pihak lain sedangkan tanah
tersebut telah diterbitkannya sertifikat Hak Milik. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah kikitir memiliki kekuatan hukum dalam
menggugat tanah setelah 30 tahun dihubungkan dengan UUPA jo PP 24 Tahun
1997 dan untuk mengetahui jika ada gugatan terhadap tanah yang sudah
bersertifikat oleh orang yang memiliki kikitir dihubungkan dengan UUPA jo PP
24 Tahun 1997.
Spesifikasi dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku saat ini berdasarkan peraturan yang mengatur tentang
pertanahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen,
literatur, wawancara, dan pengamatan. Metode analisis data dilakukan secara
kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus matematis dan rumus-rumus
statistic, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk
menjawab masalah yang dibahas.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama adalah kikitir memiliki
kekuatan hukum dalam menggugat sertifikat tanah karena kikitir merupakan bukti
kepemilikan tanah yang berlaku sebelum adanya UUPA jo PP No. 24 Tahun
1997, sehingga kikitir memiliki kekuatan dalam menggugat berdasarkan
penguasaan fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh
penggugat. Permasalahan yang kedua adalah gugatan terhadap tanah yang sudah
bersertifikat oleh kikitir adalah lemah karena sertifikat merupakan alat
pembuktian yang kuat dan sah dimata hukum.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment