No image available for this title

KEWENANGAN MENGGUGAT YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 345/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)



Dewasa ini kasus-kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan semakin sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus-kasus lingkungan tersebut tak jarang menjadikan lingkungan hidup dan masyarakat sebagai korbannya. Jika kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam penyelesaian sengketa lingkungan, gugatan dapat diajukan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah organisasi lingkungan. Namun perlu diketahui kewenangan menggugat dari organisasi tersebut serta persyaratan apa yang harus dipenuhi agar suatu organisasi dapat mengajukan gugatan.
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian kepustakaan (data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan erat dengan judul penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta Pendekatan Kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen (study of document) dan studi literatur (study of litelature). Analitis Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan 2 (dua) hal: Pertama, kewenangan menggugat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam rangka perlindungan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam putusan Nomor: 345/Pdt.G/2014/Pn.Mdn ditolak oleh Majelis Hakim. Gugatan YLBHI tidak dapat diterima/ditolak oleh Majelis Hakim karena YLBHI tidak mempunyai kedudukan hukum menggugat (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3)
UUPPLH-09, sehingga Majelis Hakim dalam putusan Nomor:
345/Pdt.G/2014/Pn.Mdn sudah tepat memutuskan penolakan gugatan. Kedua, persyaratan yang harus dipenuhi YLBHI untuk dapat mengajukan gugatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 345/Pdt.G/2014/Pn.Mdn adalah YLBHI harus mengubah anggaran dasarnya agar memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UUPPLH-09. Apabila YLBHI telah memenuhi persyaratan-persyaratan diatas, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH-09 yaitu berdasarkan perbuatan melawan hukum atau strict liability.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Research Reports
Keyword(s)
-

File Attachment