Image of ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2009 DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI DESA CISEMPUR KECAMATAN JATINANGOR

ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2009 DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI DESA CISEMPUR KECAMATAN JATINANGOR



Pelayanan publik menjadi sangat penting karena merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia demgan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan fungsi dari Administrasi Negara. Pelayanan publik adalah salah satu konsep untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan negara. Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimanakah hambatan dalam Penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor, bagaimanakah solusi hukum dalam mengatasi hambatan penyelengaraan pelayan publik di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor, dan bagaimanakah upaya ke depan Pemerintahan Desa Cisempur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang good governance.
Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah spesifikasi deskriptif analisis mengarah kepada jenis penelitian bersifat yuridis normatif. Metode pendakatan dalam penelitian ini menggunakan pendakatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dilapangan untuk mengumpulkan data dengan cara dan alat-alat yang digunakan studi dokumen (study of document) dan wawancara (interview). Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian dalam skripsi ini mengambil di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor.
Pelaksanaan pelayanan publik di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor khususnya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP/E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan, secara umum kualitasnya cukup baik begitu pula dari segi waktu kepengurusan sudah tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pelayanan publik di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor masih lemah dibeberapa faktor. Faktor-faktor yang dimaksud adalah masih kurangnya keterampilan/kemampuan aparat Desa terutama di tataran bawah, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari aspek waktu, minimnya pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung baik dari sisi internal maupun eksternal. Maka dari itu sejauh ini pemerintah Desa masih terus berupaya untuk memperbaiki hal tersebut dengan melakukan pembinaan kepada para pelayan publik dan melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment