No image available for this title

PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Kekuasaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara berada pada Presiden.
Pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
Pemberian kewenangan oleh Undang-Undang kepada Presiden dalam pengelolaan
keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara didasarkan pada konsep
kewenangan atribusi. Kewenangan dari Presiden kemudian didelegasikan dengan
penamaan “dikuasakan” kepada Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan lembaga, dan
gubernur/bupati/walikota selaku kepada pemerintahan daerah. Dalam hal ini, terdapat
koordinasi hierakhis (vertical) terhadap pejabat/instansi bawahannya. Penyelesaian
kerugian negara berupa tuntutan ganti rugi merupakan upaya penyelesaian melalui
hukum administrasi yang tidak melalui sistem persidangan di pengadilan.
Pertanggungjawaban kerugian negara juga dapat ditempuh melalui peradilan tata
usaha negara.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Conference Papers

File Attachment