No image available for this title

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE



Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian. Kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN membawa permasalahan ketika dikaitkan dengan status keuangan negara dalam hal kerugian yang diderita oleh BUMN. Salah satunya adalah kebijakan yang diambil oleh direksi demi kepentingan perseroan diduga berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) yaitu kebijakan Richard Joost Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II Persero diduga berindikasi TPK oleh KPK, serta penetapannya sebagai tersangka. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang diambil oleh Richard Joost Lino sebagai direktur utama PT Pelindo II Persero yang menunjuk langsung HDHM China dalam pengadaan barang dan jasa quay container crane berindikasi TPK dan tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis dapat atau tidaknya Richard Joost Lino ditetapkan sebagai tersangka melakukan TPK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kebijakan yang menunjuk langsung HDHM China dalam pengadaan barang dan jasa quay container crane.
Spesifikasi penelitian terhadap kedua permasalahan di atas bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), teknis pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literature serta metode analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian yang pertama dalah bahwa pengambilan kebijakan yang dilakukan Richard Joost Lino dalam penunjukan langsung HDHM China bukan merupakan suatu tindakan yang berindikasi TPK. Dipandang dari kewenangannya sebagai seorang direksi perseroan yang dilindungi oleh UU PT dan anggaran dasar PT Pelindo II Persero serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai dasar penunjukan langsung yang dilakukan oleh sebuah BUMN Persero. Sedangkan hasil penelitian yang kedua adalah pengertian kekayaan negara yang berbeda dibeberapa UU yakni UU KN dan Penjelasan UU PTPK dengan UU BUMN yang menyebabkan kekeliruan penempatan ranah hukum dari BUMN. Lalu, Penetapan tersangka terhadap Richard Joost Lino yaitu Pasal 2 atau 3 UU PTPK, tidak terdapat satupun unsur yang dapat diduga Richard Joost Lino sebagai tersangka.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment