No image available for this title

TINDAK PIDANA MAKAR MELALUI GERAKAN 2019 GANTI PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT



Integritas suatu Negara adalah terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah Negara. Oleh karena itu keamanan dan keutuhan Negara wajib dipertahankan. Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah ini merupakan kejahatan makar. Timbulnya gerakan 2019 ganti Presiden ini membuat kegaduhan di masyarakat yang mengakibatkan muncul polemik di masyarakat timbul kelompok pro dan kontra di masyarakat. Pihak pro berargumen bahwa gerakan 2019 ganti Presiden adalah makar sedangkan kelompok kontra yang menyatakan bahwa gerakan-gerakan 2019 ganti Presiden adalah bentuk dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini yang membuat penulis ingin mengetahui mengetahui apakah memang benar secara yuridis bahwa gerakan 2019 ganti Presiden itu tindak pidana makar dan apakah memang benar gerakan 2019 ganti Presiden merupakan manifestasi dari kebebasan berpendapat.
Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif (descriptive research). Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan Undang-Undang (statute aapproach) dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (library study and research), yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa gerakan 2019 ganti Presiden telah memenuhi unsur terpenting dalam Pasal 53 KUHP baik niat maupun permulaan pelaksanaan. Lalu yang terpenting selain terbuktinya niat dan juga permulaan pelaksanaannya gerakan ini juga terhenti bukan karena kehendak sendiri dari pelaku tapi faktor eksternal yang menyebabkan tidak selesainya pelaksanaan gerakan tersebut. Jadi dapat ditarik konklusi bahwa 2019 ganti Presiden sama dengan 2019 ganti lembaga Presiden. Upaya tersebut dapat dikatakan tindak pidana makar yang telah diatur dalam Pasal 107 KUHP. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat yang ada dalam Pasal 28E Ayat (3) adalah manifestasi dari sila ke-4 Pancasila. Sila ke-4 Pancasila adalah pengejawantahan dari sosio demokratis dikemukakan oleh Soekarno yang dapat diartikan sebagai demokrasi masyarakat. Suatu demokrasi yang berdiri diatas dua kaki dalam masyarakat tidak tunduk pada kepentingan satu kelompok saja. Maka berdasarkan hal itu butuh perlindungan agar hak asasi antara satu dengan yang lainnya terjadi keharmonisan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan batasan dalam mengemukakan pendapat. Namun gerakan 2019 ganti Presiden ini menurut penulis sudah melampaui batasan dalam Pasal tersebut dan sebagaimana sudah di jelaskan di atas bahwa gerakan ini sudah memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana makar.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses
Keyword(s)

File Attachment