No image available for this title

Analisis Yuridis Mengenai Praktik Dumping Sebagai Hambatan Dalam Perdagangan Internasional Dikaitkan Dengan Ketentuan WTO



Dumping yang terjadi dalam perdagangan internasional merupakan salah
satu bentuk perdagangan yang tidak adil. Penulis meneliti praktik dumping dalam
perdagangan internasional dalam kaitannya dengan ketentuan WTO dengan tujuan
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh/dampak praktik dumping dalam
perdagangan internasional serta untuk mengatahui dan menganalisis sanksi
terhadap praktik dumping menurut ketentuan WTO. Selain itu, untuk mengetahui
dan menganalisis penyelesaian sengketa dumping dalam perdagangan
internasional menurut ketentuan WTO.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif
analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis,
faktual, dan akurat tentang praktik dumping sebagai hambatan dalam perdagangan
internasional. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan
yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis dengan
menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh/dampak praktik
dumping dalam perdagangan internasional dapat dilihat dari sisi negara importir
dan negara eksportir. Bagi negara importir, secara umum, dumping dapat
menimbulkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang
sejenis yang didumping, dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi harga,
produsen lokal barang sejenis dapat kehilangan keuntungan, para pemegang
saham kehilangan dividen, dan pekerja kehilangan pekerjaan untuk beberapa
waktu. Sedangkan terhadap negara eksportir, dumping secara tidak langsung dapat
merugikan industri dalam negeri dalam jangka panjang, antara lain pembatasan
produksi barang industri dalam negeri dan secara bersamaan membatasi investasi
untuk penelitian dan pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia.
Sanksi yang dapat dilakukan terhadap praktik dumping menurut ketentuan WTO
adalah apabila suatu negara terbukti melakukan praktik dumping yang dapat
menimbulkan kerugian bagi negara importir, maka negara importir dapat
menjatuhkan sanksi/tindakan balasan. Sanksi tersebut berupa pengenaan bea
masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk-produk yang diekspor secara
dumping. Penyelesaian sengketa dumping dalam perdagangan internasional
menurut ketentuan WTO adalah mengacu pada kesepakatan penyelesaian
sengketa (Dispute Settlement Understanding/DSU) yang telah ditetapkan WTO.
WTO telah menetapkan lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Dispute Settlement
Body (DSB). Sesuai ketentuan WTO, apabila terjadi sengketa menyangkut
perdagangan internasional, para pihak yang bersengketa harus berusaha
menyelesaikan sengketanya melalui perundingan bilateral. Apabila perundingan
tidak berhasil, maka dapat memanfaatkan jasa-jasa baik, konsultasi, atau mediasi.
Jika upaya-upaya tersebut juga tidak berhasil, maka dapat meminta DSB untuk
membentuk panel penyelesaian sengketa.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment