No image available for this title

Politik Hukum Tanah Terhadap Penataan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam



Pembaruan agraria merupakan suatu proses berkesinambungan berkenaan dengan
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya
agaria (sumber daya alam) yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan
perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis meneliti mengenai politik hukum tanah terhadap penataan penguasaan dan
pemilikan tanah berdasarkan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 dan arah
pembangunan serta pembaharuan hukum tanah nasional terhadap penataan penguasaan
dan pemilikan tanah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami
perkembangan politik hukum tanah saat ini serta arah pembangunan dan pembaharuan
hukum tanah nasional terhadap penataan penguasaan dan pemilikan tanah.
Dalam penulisan tesis ini, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu
mendeskripsikan dan menganalisis politik hukum tanah terhadap penataan penguasaan
dan pemilikan tanah berdasarkan Ketetapan MPR No. 1X/MPR/2001. Metode
pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Data yang digunakan
adalah data sekunder dan bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen. Data
hasil dari penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan politik
hukum tanah terhadap penataan penguasaan dan pemilikan tanah telah ada sejak
diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agaria yang melewati berbagai fase berupa
Orde lama maupun Orde Baru yang kemudian pada refomasi diterbitkan Ketetapan
MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam guna mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi kepentingan
masyarakat serta arah pembangunan dan pembaharuan hukum tanah nasional terhadap
penataan penguasaan dan pemilikan tanah ialah menjamin terwujudnya pemerataan
penguasaan dan pemilikan tanah bagi seluruh rakyat berdasarkan Ketetapan MPR No.
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Dalam penelitian ini penulis memberikan saran dalam mengimplementasikan penataan
penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 agar
segera diterbitkan aturan hukum yang memadai guna terwujudnya keadilan dan
kesejahteraan bagi rakyat dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah serta
diperlukannya dukungan berbagai pihak dimulai dari pemerintah, legislatif, dan
masyarakat dalam memastikan penataan penguasaan dan pemilikan tanah berjalan
sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment