No image available for this title

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM HARTA SUAMI ISTRI DARI PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IJIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASAR NOMOR 1343/PDT.G/2016/PA MKS)



Sesuai dengan asas monogami suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami namun realitanya sebagian laki-laki tidak puas dengan satu orang istri sehingga ia melangsungkan perkawinan lagi, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor: 1343/Pdt.G/2016/Pa Mks. Dalam kasus tersebut, dimana seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa ijin istri pertama maupun ijin pengadilan. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh Pemohon (Penggugat) untuk membatalkan perkawinan Termohon I (Tergugat I) dengan Termohon II (Tergugat II), sehingga masalah tersebut menarik untuk dianalisis tentang pelaksanaan pembatalan perkawinan poligami berdasarkan UU Perkawinan dan akibat hukum terhadap harta suami istri dari pembatalan perkawinan poligami tanpa ijin dihubungkan dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 1343/Pdt.G/2016/Pa Mks.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, melalui spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada, dan analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dianalisis data tanpa menggunakan rumus statistik dan angka melalui studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa Permohonan pembatalan perkawinan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pembatalan perkawinan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri. Dalam perkara Nomor 1343/Pdt.G/2016/Pa Mks di Pengadilan Agama Makasar, Kedudukan Pemohon sebagai Penggugat pada perkara ini telah benar dan sesuai dengan aturan hukum, demikian juga tempat pengajuan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap, Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses
Keyword(s)

File Attachment