No image available for this title

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG DIPROMOSIKAN PUBLIC FIGURE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KOSMETIK DERMA SKIN CARE DI ENDORSE VIA VALLEN)



semakin mengkhawatirkan, salah satunya yaitu produk kosmetik ilegal Derma Skin Care yang membahayakan konsumen penggunanya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik ilegal Derma Skin Care, bagaimana pula tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen pengguna kosmetik ilegal Derma Skin Care dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen pengguna konsumen kosmetik Derma Skin Care terhadap pelaku usaha Derma Skin Care.
Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun teknik pengumpulan data didapat melalui studi dokumen terhadap data sekunder, selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif.
Hasil penelitian ini didapat bahwa, Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik ilegal Derma Skin Care, konsumen berhak meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha Derma Skin Care sesuai dengan Pasal 4 UUPK, hal ini dikarenakan produk yang dijual oleh pelaku usaha telah menimbulkan kerugian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, pelaku usaha kosmetik ilegal Derma Skin Care telah melanggar kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, antara lain produk kosmetiknya tidak lolos uji dan tidak mendapat izin edar dari BPOM. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen pengguna kosmetik ilegal Derma Skin Care merupakan tanggung jawab produk (product liability) diatur dalam Pasal 19 UUPK, Penyelesaian sengketa yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha kosmetik Derma Skin Care dapat ditempuh melalui upaya litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 45 UUPK, dan secara non litigasi sesuai dengan Pasal 49 UUPK, selain itu dapat juga dilakukan dengan upaya penyelesaian secara non hukum yaitu melalui ragam aksi atau nir aksi. Terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal Derma Skin Care, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment