No image available for this title

TINJAUAN YURIDIS KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA ATAS ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016)



Kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas anak berkewarganegaraan ganda bisa terjadi apabila anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di undangkan dan dalam jangka waktu 4 tahun dan telah berusia 18 tahun tidak mendaftarkan diri ke Kementrian Hukum dan HAM. Namun pelaksanaannya dilapangan ternyata masih banyak terjadi kasus-kasus terkait kewarganegaraan di Indonesia meskipun telah ada pengaturan hukum yang mengatur hal tersebut. Sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016. Terjadi permasalahan terkait dengan anak yang berkewarganegaraan ganda yang bernama Gloria Natapraja Hamel yang tidak didaftarkan setelah berusia lebih 18 tahun. Atas dasar kasus ini penulis ingin mengetahui kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas anak berkewarganegaraan ganda permasalahan terkait kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas anak berkewarganegaraan ganda dan memahami proses penyelesaian kasus kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas anak berkewarganegaraan ganda dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIV/2016.

Permasalahan diatas dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Hal itu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya kewarganegaraan Indonesia atas anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, itu bisa terjadi apabila anak yang lahir sebelum undang-undang tersebut diundangkan tidak didaftarkan dalam jangka waktu 4 tahun maka kewarganegaraan Indonesia atas anak tersebut akan hilang. Sedangkan penyelesaian permasalahan terkait kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas anak berkewarganegaraan ganda dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIV/2016. Agar mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia bisa dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Kementrian Hukum Dan HAM dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan; dan alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Atau dengan mekanisme diskresi.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses