No image available for this title

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi



Prognosis korupsi di Indonesia sudah merasuki semua bidang pemerintahan,
termasuk di lingkungan BUMN, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi
berdampak pada kemelaratan rakayat Indonesia, sehingga merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan
pemberantasan secara luar biasa” (extra ordinary measures) melalui pelaksanaan politik
kriminal, baik dengan sarana penal maupun non-penal. Namun, kedua jenis sarana ini yang
dikemas dalam berbagai kebijakan legislasi yang berkaitan dengan keuangan negara
pengaturannya diferensiatif, sehingga berimplikasi terhadap politik kriminal di bidang
korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang
diteliti adalah : Pertama, “Bagaimana kedudukan hukum keuangan Negara dalam BUMN
sehubungan adanya berbagai kebijakan legislasi yang diferensiatif tentang pengaturan
keuangan negara? Kedua, “Bagaimana perspektif politik kriminal dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN dihubungkan dengan pengaturan
keuangan Negara yang diferensiatif dalam berbagai kebijakan legislasi”?
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang sekaligus merupakan spesifikasi
penelitian , pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan penelitian menggunakan
pendekatan yuridis normatif serta pendekatan kebijakan kriminal. Jenis data yang
digunakan adalah data skunder dengan bahan hukum primer, skunder dan tertier yang
dikumpulkan melalui studi pustaka. Data yang terkumpul terkait dengan pokok-pokok
permasalahan penelitian dianalisis secara kualitatif guna diperoleh simpulan.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama menunjukkan, bahwa: a) modal
BUMN yang berasal dari keuangan Negara yang dipisahkan dari APBN tidak lagi memiliki
kedudukan hukum sebagai keuangan Negara, tetapi sebagai keuangan BUMN, menjadi
milik atau harta kekayaan BUMN; b) Keuangan negara yang dipisahkan tidak lagi berlaku
ketentuan APBN, berlaku ketentuan hukum privat, dalam hal ini UU No. 40 Tahun 2007
tentang PT dan ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata; c) Keuangan Negara yang
dipisahkan dari APBN merupakan pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan
penyertaan modal negara pada BUMN, sehingga kerugian BUMN bukan merupakan
kerugian keuangan Negara (Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006). Sedangkan hasil
penelitian terhadap permasalahan kedua adalah: a) tidak terjadi integralitas atau terjadi
benturan antara kebijakan penal (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dengan kebijakan non-penal (UU No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007
tentang PT) berkaitan dengan pengertian keuangan Negara, dan kedudukan hukum
keuangan Negara dalam BUMN, sehingga menimbulkan kebijakan legislasi yang
diferensiatif; b) ditinjau dari perspektif politik kriminal sebagai akibat terjadinya
diferensiasi pengaturan keuangan Negara di lingkungan BUMN akan terjadi resistensi
dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment