No image available for this title

Kebijakan Kriminalisasi Tentang Perbuatan Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945



Proses peradilan harus dijalankan secara terbuka, objektif, imparsial sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan. Segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, tindakan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan beserta aparaturnya yang dilakukan pencari keadilan, praktisi hukum, kalangan pers, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta berbagai pihak lainnya yang sedemikian rupa dapat dikategorisasikan mencederai martabat, keluhuran dan wibawa peradilan, baik sikap dan tindakan yang ditujukan terhadap proses peradilan, pejabat peradilan, maupun putusan pengadilan harus diatur dalam sebuah undang-undang tentang penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Sedangkan pengadilan dirasa tidak dapat mengakomodasi harapan demikian. Permasalahan yang ditarik dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi perbuatan contempt of court sebagai tindak pidana dalam pelaksanaan peradilan Indonesia? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku kejahatan contempt of court di Indonesia?
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, jenis data dan sumber data yang digunakan mengutamakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian mengenai permasalahan pertama, kebijakan kriminalisasi kejahatan terhadap penyelenggaraan peradilan atau contempt of court pada dasarnya merupakan usaha rasional dalam rangka menciptakan hukum positif yang mengatur tentang contempt of court, sejalan dengan pemikiran tersebut di Indonesia contempt of court pada kenyataannya sudah masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia RUU-KUHP yang sampai sekarang belum ditetapkan menjadi hukum positif (ius constitutum) melainkan baru perencanaan atau dicita-citakan (ius constituendum). Mengenai permasalahan kedua, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya telah mengatur sebagian kecil perbuatan contempt of court sebagaimana diatur dalam Pasal 207, Pasal 217 dan Pasal 224 KUHP, pengaturan yang ada tersebut dirasa tidak cukup apabila dikaitkan dengan bentuk-bentuk atau klasifikasi-klasifikasi perbuatan contempt of court, hal ini menimbulkan implikasi yuridis kepada pertanggungjawaban bagi pelaku yang diduga melakukan tindak pidana contempt of court, sedangkan segala bentuk perbuatan contempt of court baik civil contempt ataupun criminal contempt sama-sama diancam dengan sanksi pidana (penjara atau denda) dan harus dapat dimintakan pertanggungjawaban.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment