No image available for this title

PENERAPAN RETROAKTIF DALAM PASAL 43 UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN TERHADAP ANGGOTA PKI DI KAMP MONCONGLOE SULAWESI SELATAN BERDASARKAN DATA KOMNAS HAM)



ABSTRAK
Pemberlakuan Asas Retroaktif diterapkan pada beberapa kasus kejatahan terhadap kemanusiaan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Ketentuan Asas legalitas. Hal ini menunjukkan adanya konflik norma yang mengatur tentang pemberlakuan Asas Retroaktif di Indonesia., sehingga masih banyak kasus kejahatan terhadap kemanusaiaan lainnya yang belum diselesaikan hingga saat ini, salah satunya yang terjadi di Kamp Moncongloe, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tentang apa yang menjadi ide dasar diterapkannya retroaktif di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan untuk mengetahui penerapan retroaktif dalam Pasal 43 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap kejahatan kemanusiaan di Indonesia (studi kasus kejahatan kemanusiaan terhadap anggota PKI di Kamp Moncongloe Sulawesi Selatan berdasarkan data KOMNAS HAM).
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data digunakan dalam metode penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan studi kepustakaan tentang Hukum Hak Asasi Manusia mengenai Kejahatan Kemanusiaan dan Retroaktif. Metode analisis data dalam penelitian ini secara deskritif kualitatif.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ide dasar diterapkannya retroaktif dalam Pasal 43 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM karena kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindak kejahatan yang keji dan kejam. Dalam hal ini asas legalitas tidak mampu untuk mencapai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dimasa lalu, sehingga perlu adanya penerapan retroaktif sebagai wujud tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi yang dimiliki warga negaranya. Kemudian penerapan retroaktif dalam Pasal 43 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat dilakukan karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran ham dalam prakteknya penerapan asas retroaktif ini hanya diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment