No image available for this title

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK UNTUK DIPILIH SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN



Perkembangan praktek korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Korupsi bahkan saat ini dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime). Predikat extraordinary crime ini membawa konsekuensi untuk dilakukannya pemberantasan korupsi melalui cara-cara yang luar biasa (extraordinary measure) dan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument). Salah satu upaya pemberantasan korupsi, khususnya korupsi politik (political corruption) yang dapat dilakukan adalah dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi yang juga merupakan pejabat publik. Secara yuridis, pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu seperti halnya hak politik telah jelas diatur dalam pasal 10 Jo pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun diatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagaian hak-hak tertentu. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria dan pengaturan Pidana Tambahan Berupa pencabutan hak politik untuk dipilih bagi pelaku tindak pidana korupsi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui dayaguna pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih bagi pelaku tindak pidana korupsi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang mana penulis menganalisis ketentuan yang mengatur pidana tambahan pencabutan hak politik yaitu di Pasal 10 jo pasal 35 KUHP, pasal 18 Undang undang No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang undang No 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian penulis hubungkan dengan kasus Luthfi Hasan, Anas Urbaningrum, dan Irjen Djoko Susilo, kemudian terhadap analisis tersebut penulis kaitkan dnegan tujuan pemidanaan
Hasil penelitian membuktikan bahwa kriteria pencabutan hak politik untuk dipilih bagi pelaku tindak pidana korupsi ditujukan kepada pelaku yang berlatar belakang politikus atau pejabat publik, yang jabatannya didapat dari pemilihan umum, yang dalam menjalankan jabatannya tidak amanah hingga melakukan tindak pidana korupsi, kemudian dayaguna atau manfaat pencabutan hak politik ini efektif untuk mengurangi bahkan memberantas tindak pidana korupsi dikalangan pejabat, karena pidana tambahan ini sesuai dengan tujuan pidana absolut, relatif dan gabungan

Kata Kunci : Pencabutan Hak politik, Korupsi dan Tujuan Pemidanaan


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment