No image available for this title

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN PASAL 281 jo PASAL 77 AYAT (1) UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Kota Cimahi menyebutkan bahwa pelanggaran bagi pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM terus mengalami peningkatan. Terdapat sanksi pidana denda ataupun sanksi pidana kurungan badan bagi para pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM. Namun seringkali yang kita temukan di lapangan, sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah sanksi pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh dibawah jumlah maksimal dari nominal yang tertera dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. MakaTujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian perkara lalu lintas dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 pasca diterbitkan Perma nomor 12 tahun 2016 untuk pelanggar tidak memiliki SIM. Serta untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum.
Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriftif analisis. metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi kepustakaan sedangkan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan, yaitu: pertama, pelanggar lalu lintas tidak perlu lagi untuk mengikuti proses persidangan di pengadilan. Pelanggar cukup melihat secara online atau dapat melihat langsung di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri untuk mengetahui hasil putusan hakim atas pelanggaran yang telah dilakukan pelanggar. Setelah pelanggar mengetahui hasil putusan hakim yang biasanya berupa denda yang harus dibayar, selanjutnya pelanggar dapat membayar denda tersebut ke bank BRI atau membayar langsung ke kejaksaan untuk selanjutnya mengambil barang bukti di Kejaksaan. Hakim dapat secara langsung menjatuhkan putusan tanpa harus dihadiri peserta sidang dengan hanya berpatokan pada berkas atau slip tilang yang diterima hakim. Kedua Alasan Hakim hanya memutuskan pidana denda pada pelanggar lalu lintas antara lain karena Pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk pidana ringan. Pada ketentuan pasal diatas tidak terdapat batas minimum pidana yang berupa pidana denda, maka hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan pidana dan putusan hakim memenuhi ketentuan keadilan substanstif. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal denda antara lain: Kondisi sosial ekonomi daerah, Kecakapan masyarakat dalam memahami undang-undang dan Jumlah pasal yang dilanggar.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Lalu Lintas, Surat Izin Mengemudi


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment