No image available for this title

Beberapa Masalah Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah



Proses Pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, tahap pembentukan peraturan daerah dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan dan penetapan, pengundangan, serta penyebarluasan. Pemerintah Daerah
dalam membentuk atau merancang peraturan daerah saat ini banyak sekali Peraturan
Daerah yang dibatalkan. Pembatalan peraturan daerah yang terjadi di beberapa daerah
pada tahun 2016, disebabkan peraturan daerah yang dibentuk masih bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi atau salah satunya dikarenakan belum adanya
keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan
peraturan daerah untuk meciptakan peraturan daerah harmonis berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 22 Tahun 2018 menimbulkan masalah yaitu penolakan oleh Kementerian
Dalam Negeri. Tujuan Penelitian ini diataranya mengkaji dan meneliti bagaimana
Urgensi Permohonan Penolakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun
2018 Oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kewenangan Dan Keikutsertaan Perancang
Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pengharmonisasian Peraturan Daerah
Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018.
Metode penelitian tesis ini menggunakan dengan metode yuridis normatif, yaitu
dengan cara berusaha memberikan gambaran atau uraian mengenai permasalahan di
dalam penelitian ini. pembahasan dilakukan terhadap Bagaimana Urgensi Permohonan
Penolakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018
oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bagaimana kewenangan dan keikutsertaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan terhadap Pengharmonisasian Peraturan
Perundang-undangan ditinjau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundangundangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Penolakan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tidaklah mendasar, karena diterbitkannya Peraturan
Menteri Hukum dan HAM sebetulnya bertujuan membantu Pemerintah Daerah dalam
membentuk peraturan daerah dengan cara mengikutsertakan tenaga perancang
peraturan perundang-undangan melalui koordinasi Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM, dengan dilibatkannya Perancang Peraturan Perundang-undangan
dalam Pengharmonisasian Peraturan Daerah bertujuan agar peraturan daerah tersebut
mempunyai kualitas dan daya guna sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan dapat
diterapkan dengan baik. Pemerintah Daerah mendorong pegawainya untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, langkah ini akan
lebih efektif dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment