No image available for this title

Keberadaan Kontrak Elektronik Internasional Dalam Analisis UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Kontrak elektronik merupakan kontrak yang digunakan dalam transaksi
secara elektronik, termasuk transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce)
internasional. Penulis meneliti keberadaan kontrak elektronik internasional dalam
kaitan dengan UU ITE dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar
hukum keberadaan kontrak elektronik internasional dalam praktik perdagangan
secara elektronik. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisis pilihan hukum
dalam kontrak elektronik internasional serta mengetahui dan menganalisis
penyelesaian sengketa yang terkait dengan transaksi e-commerce internasional
menurut ketentuan UU ITE.
Untuk mewujudkan tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif,
yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat
keberadaan kontrak elektronik internasional dikaitkan dengan ketentuan UU ITE.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data
diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode
normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dasar hukum keberadaan
kontrak elektronik internasional dalam praktik perdagangan secara elektronik (ecommerce) adalah asas kebebasan berkontrak. Salah satu unsur dari asas
kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk menentukan cara membuat
kontrak. Cara membuat kontrak dapat dilakukan secara langsung (bertatap muka)
atau secara tidak langsung melalui telepon, internet, dan lain-lain. Pembuatan
kontrak secara elektronik, termasuk kontrak elektronik internasional, merupakan
perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Pilihan hukum dalam kontrak
elektronik internasional diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) UU ITE.
Pasal 18 Ayat (2) menyatakan, para pihak memiliki kewenangan untuk memilih
hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Pasal
18 Ayat (3) menyatakan, jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam
transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas HPI.
Asas HPI dimaksud adalah asas lex locus contractus, lex locus solutionis, the
proper law of contract, atau the most characteristic connection. Penyelesaian
sengketa yang terkait dengan transaksi e-commerce internasional menurut
ketentuan UU ITE dapat dilakukan melalui forum pengadilan, arbitrase, atau
lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang ditetapkan para pihak
(Pasal 18 Ayat (4) UU ITE). Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum
penyelesaian sengketa, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau
lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani
sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional, didasarkan
pada asas HPI (Pasal 18 Ayat (5) UU ITE).


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment