No image available for this title

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penculikan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Prespektif Perlindungan Korban Kejahatan



Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penculikan anak
adalah kasus yang sangat mengenaskan, sebab korban penculikan adalah individu
yang terbilang lemah secara fisik serta belum matang kondisi mental
emosionalnya sehingga sulit melindungi diri dari ancaman bahaya. Karena itu
diperlukan perhatian dan penanganan serius terhadap kasus penculikan anak,
sehingga menarik untuk dianalisis tentang pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana penculikan anak di hubungkan dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan kebijakan yang
dilakukan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana
penculikan anak.
Permasalahan di atas dianalisis melalui spesifikasi penelitian yang bersifat
deskriptif yaitu menggambarkan data mengenai permasalahan perlindungan
hukum terhadap korban tindak pidana penculikan anak untuk kemudian dianalisa
dengan teori-teori yang ada, sedangkan jenis penelitian berupa penelitian hukum
normatif, yaitu menelaah hukum sebagai kaidah dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis
normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu
peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para
sarjana, sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu dilakukan tanpa
mempergunakan rumus dan angka.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan, bahwa pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penculikan anak dihubungkan
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
merupakan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban penculikan
yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan,
dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya
belum sepenuhnya efektif, karena tidak diaturnya sanksi bagi pihak-pihak yang
menurut ketentuan undang-undang ini wajib memberikan perlindungan, sehingga
pada kenyataannya tidak mampu memberikan perlindungan dan atau menolak
memberikan perlindungan.Kebijakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan
hukum bagi korban tindak pidana penculikan anak diwujudkan dalam bentuk
upaya preventif, yaitu dimulai dari lingkungan keluarga, khususnya perhatian dan
pengawasan orang tua terhadap anaknya, serta penyuluhan oleh Lembaga
Perlindungan Anak kepada masyarakat tentang pencegahan dan perlindungan atas
motif dan modus penculikan anak, sedangkan melalui upaya represif berupa
tindakan tegas oleh pihak Kepolisian untuk segera menangkap pelaku penculikan
terhadap anak, serta dalam penjatuhan proses peradilan majelis hakim dapat
dengan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten yang diarahkan kepada pihak
pelaku agar para pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment