No image available for this title

Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Dalam Menjaga Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1897K/Pid.Sus/2018 Tentang Perkara Mengungkap Rahasia Dagang)



Rahasia dagang telah memiliki pengaturan yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini
dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup
perdagangan nasional dan internasional sehingga diperlukan adanya jaminan
perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari persaingan tidak sehat.
Dalam pelaksanaannya karyawan selalu diposisikan pihak yang lemah,
seharusnya sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila peraturan perundangan
ketenagakerjaan haruslah didasarkan pada kepastian terhadap hak dan
kewajibannya masing-masing. Penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui
pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi karyawan dalam menjaga
rahasia dagang berdasarkan UU RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
dalam pelaksanaannya dan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan
perlindungan hukum bagi karyawan menurut putusan Mahkamah Agung Nomor
1897 K/Pid.Sus/2018 Tentang Perkara Mengungkap Rahasia Dagang.
Untuk mewujudkan tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif,
yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat
pengungungkapan rahasia dagang berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2000 dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi dokumen
dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian ini diketahui, bahwa untuk pertanggungjawaban dan
perlindungan hukum karyawan dalam rahasia dagang sesuai dengan UU Nomor
30 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1897 K/Pid.Sus/2018
harus memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait
dengan hak rahasia dagang, seperti pemilik rahasia dagang serta pihak ketiga
penerima lisensi dengan karyawan. Selain itu, dalam kontrak kerja harus
berlandaskan pada keadilan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak
terpenuhi secara optimal dan tidak berat sebelah, seharusnya ada
peraturan/perjanjian yang mengatur tentang informasi-informasi apa saja yang
harus dijaga kerahasiaannya. Sudah jelas dalam ketentuan Undang-undang
Ketenagakerjaan bahwa tidak dibenarkan seorang pemberi
kerja memperlakukan pekerja/buruh dengan tidak baik, terlebih menggunakan
kekuasaannya dengan sewenang-wenang.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment