No image available for this title

Tinjauan Yuridis Terhadap Lembaga Jaminan Kebendaan Terhadap Penjaminan Objek Pesawat Udara Yang Sesuai Ketentuan Hukum di Indonesia Dan Pengaturan Eksekusi Pesawat Udara Jika Wanprestasi Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Juncto Konvensi Dan Protokol Cape Town 2001



Sangat mahalnya,harga sebuah pesawat udara di Indonesia menyulitkan perusahaan
penerbangan komersial dalam negeri untuk membelinya secara tunai. Karena itu, perusahaan
penerbangan tersebut membutuhkan bank dan lembaga keuangan nonbank yang kuat untuk
skema pembiayaan yang berupa pemberian kredit dengan perjanjian sewa guna usaha dengan
tanpa hak opsi atau dengan hak opsi (selanjutnya disingkat SGU). Jarang ditemukan bank atau
lembaga keuangan dalam negeri yang bertindak sebagai kreditur atau pemberi sewa karena
selain tingginya jumlah pinjaman apalagi terjadi wanprestasi, risiko kecelakaannyapun tinggi.
Maka dari itu, perusahaan penerbangan dalam negeri memilih leasing company dari luar
negeri. Untuk mendapatkann kreditur asing, pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi
Konvensi dan Protokol Cape Town 2001 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan yang mempermudah perusahaan penerbangan komersial dalam
negeri untuk pengadaan pesawat terbang dengan perjanjian SGU, karena kreditur asing
mendapatkan jaminan hukum yang telah disepakati secara internasional. Dalam Konvensi itu
diatur bahwa kreditur atau pemilik pesawat dapat langsung menarik dari debitur dan
menerbangkan pesawat terbang sebagai objek leasing dengan tanpa hak opsi dengan prosedur
IDERA (kuasa dari debitur kepada kreditur) jika terbukti telah terjadi wanprestasi. Dalam UU
No. 1 Tahun 2009 lembaga jaminan hipotik tidak diatur lagi sebagai lembaga jaminan
kebendaan yang dapat diletakkan atas pesawat udara berkebangsaan Indonesia, sehingga
penjaminan piutang dari kreditur tidak dapat dilakukan di Indonesia sebagai suatu masalah.
Metode yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjawab masalah-masalah yang
disampaikan diatas adalah deskriftif analitis yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data yang
bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,
kemudian dilakukan analisis yang berdasarkan teori-teori hukum.
Akhirnya, hasil penelitian ini mengatakan bahwa hipotik merupakan lembaga jaminan
kebendaan yang sesuai ketentuan hukum (KUHPerdata, KUHD) di Indonesia sebagai jalan
keluar untuk memberikan penjaminan piutang dari kreditur di Indonesia sehingga lembaga
jaminan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pembiaya dari dalam atau dari luar
negeri untuk mendanai pengadaan pesawat terbang. Kemudian hanya untuk Indonesia sebagai
pilihan hukum para pihak dalam perjanjian perlu dibentuk satuan tugas untuk menjaga dan
mengawasi pesawat-pesawat terbang atau udara yang sudah di-IDERA-kan selama
berlangsungnya sengketa karena wanprestasi atau kepailitan pada perusahaan penerbangan
atau selama menunggu penetapan dari pengadilan di Indonesia sehingga akan diciptakan dan
diberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berhubungan dengan bisnis penerbangan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment