No image available for this title

Kewengangan Pemerintah Dalam Pencabutan Ijin Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Contrarius Actus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XV/2017)



Substansi Tesis ini meneliti, mengkaji dan menganalisa terkait keberadaan Perpu Ormas, yang merupakan Wewenang melekat pada Pemerintah, dengan mengacu berdasar penggunaan prinsip asas Contrarius Actus, dimana pemerintah memiliki wewenang mencabut kembali keputusan yang telah dibuatnya; Mencabut keberadaan ijin Organisasi Masyarakat (Ormas HTI), badan hukum Perkumpulan Nomor Register AHU-00282.60.10.2014 pada tanggal 02 Juli 2014, yang terindikasi jelas dan tegas, telah menentang ideologi fundamen Pancasila dan UUD NRI 1945; Dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.
Metode penelitian, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap data-data sekunder, di Analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan dan lapangan, disusun sistematis, disajikan secara deskriptif, disesuaikan dengan lingkup pedoman pascasarjana. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang data primer yaitu studi lapangan.
Hasil penelitian menunjukan dan mengungkapkan, dasar kewenangan pembekuan dan/atau pembubaran ormas diserahkan pada MK, sebab dalam kenyataan, banyak Ormas merupakan underbouw atau kepanjangan tangan Partai Politik. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, meneliti, mengadili dan memutuskan apakah suatu ormas harus diberi sanksi, adalah lembaga yudikatif, bukan lembaga eksekutif. Jika hanya diberikan kewenangan pada pemerintah, selain tidak konsekuen dengan teori trias politica yang dianut, juga menjadikan peran pemerintah menjadi besar dan sentral, sebab pemerintah dapat membekukan dan membubarkan suatu organisasi yang merupakan perwujudan hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi tanpa melalui forum peradilan yang menyatakan bahwa ormas tersebut memang bersalah. Putusan MK menyatakan, berwenang menguji Perpu, Menolak (niet ontvankelijke verklaard) para pihak PUU merupakan perkembangan baru dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia, selain mengikat para pihak, namun menjadi jurisprudensi dalam hukum ketatanegaran di Indonesia. Maka, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan melalui Perpu dan kelemahan sistemik UUD 1945 dalam mengawasi produk Presiden, dapat terantisipasi memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan; Oleh karenanya, tak berlebihan kiranya bahwa putusan tersebut menjadi ilham bagi pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk mendayagunakan kekuasaannya guna menemukan keadilan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment