No image available for this title

Keputusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Berupa Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



Majelis hakim menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak Kenny yang
melakukan pencabulan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaran
Kesejahteraan Sosial) Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSPMP)
Cileungsi Bogor selama 1 (satu) tahun. Pertimbanganya adalah karena UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012, dalam Pasal 2 huruf d, huruf f dan huruf g
menyarankan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak harus dijalankan berdasarkan
asas kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
anak, pembinaan dan pembimbing anak. Selain itu berdasarkan Pasal 81 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pidana penjara
terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah, Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana
pencabulan menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 jo undang-undang
nomor 35 tahun 2014. Dan keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan
berupa perawatan di lembaga penyelenggaran kesejahteraan sosial (LPKS)
terhadap anak yang melakukan pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negri Bale
Bandung nomor 11/pid.sus.anak/2016/pn.blb.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan kasus(case approach). Teknik pengumpulan data analisis secara
kualitatif.
Berdasarkan penelitan ini bahwa, penjatuhan terhadap anak pelaku tindak
pidana pencabulan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka ancaman
pidana tersebut dikurangi ½ (seperdua) dari ancaman maksimal dari tindak pidana
tersebut. Apabila menurut Pasal 82 Ayat (1) jo 76 E Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014, maka pidananya adalah maksimum dari 15 (lima belas) tahun yaitu
7/5 (tujuh setengah) tahun. Keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan
terhadap pelaku anak yang melakukan pencabulan didakwakan melanggar
menurut Pasal 82 Ayat (1) jo 76 E Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014,
hakim Pengadilan Negri Bale Bandung dalam putusan No.
11/Pid.Sus.Anak/2016/PN/BLB telah menjatuhkan sanksi tindakan berupa
perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1
(satu) tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan JPU dan PK.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment