No image available for this title

Kedudukan Saksi Sedarah Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Penegakan Hukum Pidana



Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa anggota keluarga yang
serumah terutama istri dan anak yang menurut konstruksi sosial sebagian
masyarakat dianggap sebagai warga kelas dua. Saksi sedarah Pada pelaksanaan
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT pada umumnya bersifat
kaku. Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa
menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang.
Permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kedudukan saksi sedarah dalam tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban dan penerapan sanksi terhadap pelaku
dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
3. Bagaimanakah analisis kasus dan komentar terhadap kasus tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap
permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara mengadakan
penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada.
Hasil penelitian ini adalah Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2018/PN.Blb yaitu
perkara kekerasan dalam rumah tangga yang saksinya adalah Tuti Kusmiati Binti
Ojo Supriadi yang juga merupakan kakak kandung dari terdakwa.
Pertanggungjawaban dan penerapan saksi terhadap tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga telah diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Analisis kasus saksi sedarah
dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga nomor 648/Pid.Sus/2018/PN.Blb
Penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa
Diman Jurianto Bin Ojo Supriadi (Pengadilan Negeri Bale Bandung), Jika
dihubungkan dengan teori pemidanaan memang prinsip tujuan pemidanaan adalah
perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment